A. terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri

A.   LATAR
BELAKANG

 

CUKAI
DI PERAIRAN SELAT MALAKA. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Indonesia berperan
penting atau berperan aktif dalam organisasi internasional. Perjanjian
indonesia-malyasia tentang bea cukai di perairan selat malaka di atur dalam
Undang-Undang Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan yang
berkualitas. Oleh karena itu pendidikan hendaknya di kelola.baik secara
kualitas maupun kuantitas. Setiap negara-negara mempunyai kebutuhan yang
berbeda-beda. Suatu negara pasti membutuhkan negara lain. Oleh karena itu
negara- negara menjalin hubungan hukum internasional termasuk negara indonesia
dengan malaysia. Negara indonesia juga melakukan kerjasama terhadap malaysia yang dinamakan PERJANJIAN
BEA Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Berdasarkan
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan berdasarkan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah ditetapkan
terakhir dengan Keputusan Nomor 302/PMK.01/2004, Direktorat Jendral Bea dan
Cukai mempunyai tugas yaitu untuk mengatur masuknya Barang dari Luar Negeri ke Dalam negeri atau Import dan keluarnya
Barang dari Luar negeri ke
Dalam negeri
atau ekspor.dalam aktivitas perekonomian terdapat kecendrungan untuk mengejar
keuntungan sebesar besarnya sehingga mustahil terdapat penyimpangan dalam
ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan pungutan bea dan
pungutan lainya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis
indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau pulau besar maupun
pulau kecil antara pulau-pulau
tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau
lain. Maupun antar pulau di wilayah indonesia dengan pulau di wilayah negara
lain. Perjanjian yang di buat oleh indonesia dan malaysia sama seperti
perjanjian multilateral dan di buat oleh beberapa pihak yang mengatur tentang
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian multilateral adalah
perjanjian dibuat oleh dua negara.atau lebih.

Kerjasama
antar negara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan di
dalam negara yang kompleks sangat rentan terhadap perselisihan.untuk
menghindari perselisihan masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu
pada norma atau aturan/ kaidah yang berlaku di dalam peraturan Undang-Undang.
Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan antar negara
, akan tetapi juga untuk menertipkan,mengatur dan memelihara jalinan hubungan
antar negara.

Perjanjian
internasional adalah hasil kesepakatan yang di buat oleh subyek hukum antar 2
negara yaitu indonesia-malaysia. Menurut pasal 38 ayat 1 piagam Mahkamah
Internasional, perjanjian internasional antar indonesia dan malaysia merupakan salah satu
sumber hukum internasional yang di akui oleh pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah
Internasional yaitu hanya perjanjian yang dapat membuat hukum.

 

 

B. RUMUSAN MASALAH

1.   Bagaimana
perlindungan negara terhadap Bea Cukai di Perairan Selat Malaka

2.   Hal
apa sajakah yang harus diperhatikan dalam retifikasi perjanjian internasional
antar dua negara yaitu Indonesia-Malaysia

3.   Macam-macam
apa saja perjanjian internasional kepada kedua pihak negara

 

 

 

 

Sejarah

Penetapan perbatasan indonesia-malaysia berawal
dari perjanjian pada tahun 1824 antara belanda dan britania raya yang
ditandatangani di london pada tanggal 17 maret 1824.perjanjian tersebut
menetapkan lingkup pengaruh kepulauan melayu antara dua kekuatan kolonial pada
masa itu.dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat antara
Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau
Konvensi London, yang ditandatangani pada tanggal 20 juni 1891, yang mengatur
mengenai penetapan perbatasan.Indonesia-Malaysia sebagai penerus pemerintahan
kolonial Belanda dan Britania Raya.Penundaan status perbatasan maritim di Laut
Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia dan Malaysia
selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat, menunjukkan bahwa
negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada
perbatasan darat.Pada tanggal 26 November 1973, nota kesepahaman ditandatangani
oleh Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan survei bersama dan demakasi
perbatasan darat kedua negara.kerja sama ini dimulai pada 9 September 1975 dan
selesai pada ferbuari 2000.hingga 2006 sebanyak 19 nota kesepahaman dengan 28
peta lokasi yang terkait dengan perbatasan telah ditandatangani oleh kedua
negara, yang meliputi jarak 1.822,3 km dari 2.019,5 jarak perbatasan.

 

Ada
pun perlindungan negara terhadap bea cukai dengan adanya tugas pokok dan
fungsi:

1.Melindungi
masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya

            disini peran bea dan cukai,secara
tidak langsung akan melindungi masyarakat terutama dalam upaya pencegahan
penyelundupan narkotika dan zat-zat psikotropika seperti shabu, ketamine,
ekstasi, heroin, dan kokain.karena masih terus dilakukan oleh orang-orang yang
ingin mendapatkan keuntungan besar, tanpa melihat efek yang bisa merusak
generasi muda bangsa ini.

2.Melindungi
industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan
industri sejenis dari luar negeri.

            masih maraknya produk impor china
seperti garmen (pakaian), sepatu, dan tas, yang beredar di pasaran dan mulai
mendominasi penjualan di pasar regional dan sebagian besar produk itu adalah
barang ilegal.jadi hal ini sangat dikhawatirkan akan mematikan industri
nasional sehingga akan berdampak industri lokal banyak yang gulung tikar.peran bea
dan cukai disini untuk memeriksa masuknya barang-barang impor ke Indonesia,
serta mendukung persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan
importasi barang dan produk legal.

3.Memberantas
penyelundupan

            banyaknya barang-barang selundupan,
baik dalam jalur laut maupun udara, sehingga bea dan cukai dituntut untuk
menjaga lebih ketat pelabuhan-pelabuhan besar atau pelabuhan yang jarang
digunakan untuk droping barang.maupun penjagaan ketat di bandara-bandara dengan
melakukan pemeriksaan untuk penumpang dan barang (kargo).Hal ini sangat
penting,agar dapat mengatasi penyelundupan barang secara fisik.ada pun hukum
yang telah dibuat dan jika melanggar,yaitu Undang-undang tentang
kepabeanan.Sanksi juga dapat dikenakan kepada aparat bea dan cukai yang terbukti
bersalah, karena mendukung kegiatan importir ilegal.maka dengan itu cara untuk
mengurangi dan memberantas penyelundupan.

 

Adapun
macam-macam perjanjian internasional yang ada menyangkut pada pihak Indonesia
dan Malaysia.

1.Treaty
Contract sebagai perjanjia khusus atau perjanjian tertutup, merupakan
perjanjian yang hanya melahirkan kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban yang
berlaku atau mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan.Perjanjian ini bisa
berbentuk bilateral atau perjanjian multilateral,sifatnya yang khusus dan
tertutup menyangkut kepentingan-kepentingan para pihak yang bersangkutan saja,
maka tidak ada relevansinya bagi pihak lain untuk ikut serta sebagai pihak di
dalamnya dalam bentuk intervensi apapun, maupun relevansinya bagi para pihak
yang bersangkutan untuk mengajak atau membuka kesempatan bagi pihak ketiga
untuk ikut serta di dalamnya.misalnya :

            a.perjanjian ekstradisi 1974 antara
Indonesia dan Malaysia

            b.perjanjian Indonesia dan RRC
tentang dwikewarganegaraan, akiba-akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut
hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC.

2.Law
Making Treaty sebagai perjanjian umum atau perjanjian terbuka, merupakan
perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang
dilahirkannya dapat diikuti oleh subjek hukum internasional lain yang semula
tidak ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut.ditinjau dari segi
isi atau materinya maupun kaidah hukum yang dilahirkannya tidak saja berkenaan
dengan kepentingan subjek-subjek hukum yang dari awal terlibat secara aktif
dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga dapat merupakan
kepentingan pihak-pihak lainnya atau bersifat multilateral.oleh karena itulah
dalam konteks subjek hukumnya adalah Negara.Negara-negara perancang dan perumus
perjanjian itu membuka kesempatan untuk ikut sebagai peserta atau pihak dalam
perjanjian tersebut.semakin bertambah banyak negara yang ikut maka semakin
besar kemungkinannya menjadi kaidah hukum yang berlaku umum.

Law
Making Treaty ini pun dapat dijabarkan berdasarkan jenisnya:

            a.perjanjian terbuka yang isi atau
masalahnya yang diaturnya adalah masalah yang menjadi kepentingan beberapa
negara saja.

            b.perjanjian terbuka yang isi atau
masalahnya yang diatur di dalamnya merupakan kepentingan sebagian besar atau
seluruh negara di dunia.

            c.perjanjian terbuka yang
berdasarkan ruang lingkup masalah atau objeknya hanya terbatas bagi
negara-negara dalam satu kawasan tertentu saja.

misalnya:

-Konvensi
Hukum Laut tahun 1958

-Konvensi
Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

 

 

Ada pun kasus yang saya angkat dari internet
yaitu :

Direktorat Jenderal Bea
Cukai bersama Jabatan
Kastam Diraja Malaysia (JKDM) secara kontinyu bersinergi dalam melakukan pengawasan di
kawasan Selat Malaka.

Sebagai salah satu jalur
perdagangan tersibuk di dunia, potensi pelanggaran di wilayah tersebut kerap
terjadi, sehingga dibutuhkan extra effort dalam mencegah kemungkinan terjadinya
tindakan penyelundupan di wilayah tersebut.

Untuk mengantisipasi
tindak penyeludupan, Bea Cukai dan JKDM mengambil langkah taktis dan sinergis
yaitu melaksanakan Operasi Patkor Kastima ke-23 yang merupakan salah satu
bentuk nyata untuk melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia dan
sebagai salah satu program peningkatan pengawasan yang merupakan bagian dari
Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai.

Dalam upacara penutupan
yang dilangsungkan di Perak, Malaysia pada Kamis (23/11) Direktur Jenderal Bea
Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa Patkor Kastima ini tidak merupakan
bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah
terbangun sejak tahun 1994.

“Operasi kali ini
merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai Indonesia dan Bea Cukai
Malaysia yang ke-23. Operasi yang melibatkan dua negara ini sangat penting dan
strategis terutama bagi kondisi geografis Selat Malaka yang merupakan salah
satu jalur penting perdagangan dunia.Dari operasi patroli laut Bea Cukai yang
telah dilangsungkan selama kurang lebih tiga bulan, Bea Cukai berhasil
melakukan penindakan terhadap upaya-upaya penyelundupan di wilayah Selat Malaka. Tercatat terdapat 15
penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang telah berhasil digagalkan operasi
Patroli Laut Bea Cukai.

“Dalam Patkor Kastima 23A,
Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap 9 kasus pelanggaran pembawaan
barang ilegal di antaranya barang kelontong, bahan bangunan, sparepart
kendaraan, hingga sabu dan ekstasi.Patkor Kastima ke-23 juga telah berhasil
menggagalkan pemasukan narkotika ke wilayah Indonesia. Pada 18 September 2017,
Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai BC20011 berhasil melakukan penindakan
terhadap kapal yang memuat 133 Kilogram sabu dan 42.500 butir ekstasi di perairan
Aceh Timur.

Pelaksanaan Patkor Kastima
ke-23 ini merupakan bukti keseriusan pemerintah baik Indonesia dan Malaysia
dalam mengamankan wilayah Selat Malaka dari tindakan penyelundupan
yang dapat merugikan dua negara.

Ke depannya diharapkan
kualitas sharing informasi dan semangat dalam pelaksanaan Patkor Kastima dapat
berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di
perairan Selat Malaka serta menindak
setiap kegiatan perdagangan ilegal yang merugikan kedua negara sehingga
tercipta iklim yang kondusif di Selat Malaka yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara.